ANALISIS PERSPEKTIF QAWAID FIQHIYYAH FATWA TENTANG SANKSI ATAS NASABAH MAMPU YANG MENUNDA-NUNDA PEMBAYARAN MENURUT PRINSIP SYARIAH - Galih Orlando (Tarbiyah bil Qalam : Jurnal Pendidikan Agama dan Sains, 2022)
act—Abstak Keungan syariah didasari dengan adanya keinginan memperbaiki etika perekonomian agar Al-Qur’an dan As-Sunnah di implementasikan dalam segala aspek kehidupan. Adanya anggapan bahwa fiqih belum selesai memberikan solusi hukum atas permasalahan-permasalahan yang ada. Adanya konflik dan ketegangan antara praktek dan teori dalam penerapan hukum Islam. Hal ini diawali oleh Negara Pakistan dan Malaysia di tahun 1940-an, yaitu pengelolaan dana jamaah haji secara Syariah. Selanjutnya dalam tatanan sebuah lembaga diawali oleh Islamic Rural Bank di desa Mit Ghamr pada tahun 1963 di Kairo, Mesir, perintis tersebut menjadikan bank Islam percontohan dan berkembang. Perkembangan selanjutnya muncul fenomena sikap menunda-nunda pembayaran oleh debitur terhadap bank yang memberi fasilitas pembiayaan. Akibatnya bank mengalami kerugian karena dalam melakukan penagihan, bank mengeluarkan biaya, mulai dari masalah administrasi, sampai biaya yang besar dan biaya lainnya. Masalah dalam penelitian ini dirumuskan berdasarkan logika deduktif, yaitu bagaimana analisis perspektif qawaidh fiqih terhadap lahirnya fatwa DSN NO 17 DSN MUI IX 2000. Dalam upaya menjawab permasalahan yang di kemukakan dalam pokok masalah di atas maka peneliti menggunakan pendekatan qawaidh Fiqih dan Sosiologis. Ada beberapa perbedaan pendapat ulama fiqih. Sebagian berpendapat bahwa hukuman denda tidak boleh digunakan, dan sebagian lagi berpendapat boleh digunakan. Ulama Mazhab Hambali, termasuk Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim al-HukumanJawziah, mayoritas ulama Mazhab Maliki, ulama Mazhab Hanafi, dan sebagian ulama dari kalangan mazhab Syafi’i berpendapat bahwa seorang hakim dapat menetapkan hukuman denda terhadap suatu tindak pidana ta’zir̄. Di Indonesia masih terdapat beberapa perbedaan pendapat para pakar, baik pakar hukum Islam maupun pakar ekonomi Islam. Hal ini dilatarbelakangi beberapa hal, menurut ulama kontemporer yang membolehkan denda finansial termasuk DSN MUI, memperbolehkan diberlakukan denda finansial di lembaga keuangan syariah (seperti bank syariah) sebagai ta’zir kepada nasabah yang mampu namun menunda pembayaran utangnya